Mengurangi penggunaan kantong plastik secara signifikan | tas spunbond murah meriah
"Tanggal 21 Januari, kami akan mengumpulkan daerah-daerah yang berkomitmen. Kami berharap DKI Jakarta juga siap seperti Bandung karena Jakarta barometer," katanya.
Secara nasional, dengan asumsi jumlah seluruh gerai ritel di Indonesia 90.000 unit, sekitar 9,85 miliar lembar kantong plastik dihasilkan selama satu tahun dan 95 persen berakhir sebagai sampah. Ujang mengatakan, KLHK belum menghitung rinci per tahun, tetapi jika dibuat, angka per tahun kemungkinan lebih tinggi.
Uji coba direncanakan berjalan pada 21 Februari-5 Juni. Tanggal 21 Februari merupakan Hari Peduli Sampah Nasional. Sebanyak 17 daerah sudah menyatakan komitmen ikut serta menerapkan program kantong plastik berbayar, antara lain DKI Jakarta, Bandung, Bekasi, Bogor, Tangerang, Solo, Surabaya, Denpasar, Medan, Banjarmasin, Makassar, Ambon, dan Jayapura.
Namun, untuk dapat ikut serta dalam masa uji coba, Ujang meminta daerah memenuhi syarat terlebih dulu, antara lain sudah memiliki regulasi daerah terkait pengurangan penggunaan kantong plastik, kesediaan toko ritel, dan adanya program sosialisasi dan edukasi masyarakat.
Kepala Subdirektorat Barang dan Kemasan Direktorat Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ujang Solihin Sidik menilai, Bandung merupakan kota yang paling siap menjalankan kebijakan kantong plastik berbayar.
Kebijakan merupakan strategi menekan konsumsi kantong plastik oleh masyarakat. Karena itu, KLHK akan membuat nota kesepahaman dengan Bandung guna menjalankan uji coba kebijakan di kota tersebut.
Besar pengurangan pajak bervariasi tergantung hasil evaluasi tim terhadap pengurangan kantong plastik oleh peritel. Angka maksimal adalah pengurangan PBB sebanyak 20 persen. Insentif hanya berlaku setahun, dan tahun berikutnya peritel harus menjalani evaluasi lagi jika ingin mendapatkan pengurangan biaya PBB.
Tetty menuturkan, terkait rencana penerapan pengurangan PBB bagi peritel, Pemkot Bandung akan membentuk tim evaluasi terpadu tahun ini, yang terdiri dari satuan kerja perangkat daerah terkait, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Tim juga akan merumuskan formulasi pengurangan pajak bagi peritel berdasarkan hasil evaluasi.
"Sampah kantong plastik 300 ton bisa menutupi 50 lapangan sepak bola," ujar Asep. Hal itu mendasari langkah Kota Bandung menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
Dalam Pemaparan dan Diskusi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar, Kamis di Jakarta, Sekretaris BPLH Kota Bandung Asep Sudrajat mengatakan, sampah di Kota Bandung rata-rata 1.500 ton per hari. Sementara itu, 300 ton atau 20 persennya terdiri atas kantong plastik.
Pasal 26 Ayat 1 Huruf h dalam peraturan itu menyebutkan, wali kota dapat mengurangi atau membebaskan pajak pada obyek pajak milik wajib pajak berbadan hukum yang mengupayakan kantong plastik atau kantong alternatif ramah lingkungan dan/atau "Kami sudah memiliki aturannya pada 2013 dan bekerja sama dengan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung," kata Tetty, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung, saat dihubungi, Jumat (15/1).
Aturan tersebut adalah Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1131 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 887 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
mengurangi penyediaan kantong plastik. Tetty mengatakan, Pemkot Bandung menargetkan ketentuan insentif tersebut bisa berjalan tahun ini agar program pengurangan penggunaan kantong plastik efektif.
Pemerintah Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat sedang menyiapkan mekanisme insentif bagi peritel jika mampu mengurangi penggunaan kantong plastik secara signifikan. Insentif berupa pengurangan biaya Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB, yang ditargetkan terlaksana tahun ini.
Cukai Plastik Gerus Pertumbuhan Industri | tas spunbond murah meriah
"Sedangkan plastik itu sendiri saja industrinya sangat marginal. Kondisi industri plastik hari ini juga profit marginnya itu terbatas atau tergerus. Jadi kalau itu dikenakan cukai maka itu demand-nya menurun," kata dia.
Oleh sebab itu, lanjut Airlangga, pihaknya tidak berani memasang target pertumbuhan industri yang terlalu besar di tahun depan. Hal ini sebagai langkah antisipasi dari kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif seperti pengenaan cukai plastik ini.
"Makanya industri akan menurunkan sedikit pertumbuhan karena mengantisipasi adanya kebijakan-kebijakan yang counter pertumbuhan," tandas dia.
Daya saing industri makanan dan minuman akan menurun juga dan ini mengakibatkan pertumbuhan sektor makanan dan minuman yang diharapkan ke depan optimum itu harus ambil skenario yang lebih rendah," kata dia.
Selain industri makanan dan minuman, yang akan terpukul akibat kebijakan ini adalah industri plastik. Pengenaan cukai dinilai menurunkan volume penjualan dan memangkas keuntungan yang didapatkan oleh para pelaku industri ini.
"Selalu cukai itu kalau penambahan untuk industri makanan dan minuman sebaiknya dihindari. Karena industri ini pertumbuhannya tinggi," ujar dia di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta, Kamis (22/12/2016).
Menurut Airlangga, pengenaan cukai pada plastik ini juga akan menurunkan daya saing produk makanan dan minuman lokal. Sebab, pengenaan cukai akan meningkatkan harga jual produk ini.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai pengenaan cukai plastik akan menggerus pertumbuhan sejumlah sektor industri nasional. Salah satunya industri makanan dan minuman.
Airlangga mengungkapkan, selama ini industri makanan dan minuman memberikan kontribusi paling besar terhadap PDB industri non-migas, yaitu sebesar 33,61 persen. Sedangkan industri ini berkaitan erat dengan industri plastik yang digunakan sebagai kemasan.
Pakai Kantong Plastik di Minimarket kini tak lagi gratis | tas spunbond murah meriah
Hasil penjualan kantong plastik diatas rencananya akan dijadikan dana CSR perusahaan untuk program-program pengelolaan sampah di Indonesia.
Meski murah, Risma mengaku yakin bahwa kampanye diet plastik ini akan berhasil di Kota Pahlawan. “Masyarakat Surabaya itu cerdas, kok. Kalau dia belanja minta lima plastik kan sudah nambah seribu biayanya. Jadi bukan perkara mahal atau murahnya, tapi mindset-nya untuk mulai membawa kantong belanja sendiri waktu berbelanja yang tidak berbahan plastik. Kalau nggak cerdas, nggak mungkin Surabaya bisa seperti sekarang,” tutur Walikota Perempuan Kota Surabaya yang menjabat 2 periode ini.
Program diet plastik ini telah dilaunching oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Dan diantara tarif yang paling murah yakni Kota Surabaya yang hanya Rp.200 saja. “Sebetulnya ini bukan soal mahal atau murahnya. Tapi yang terpenting adalah message-nya, yaitu melatih masyarakat untuk malakukan diet plastik. Untuk di Surabaya kami pakai ketentuan per plastik Rp 200. Jadi setiap belanja kalau mau pakai plastik (tas kresek, Red) harus nambah biaya itu,” ucap Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dalam peluncuran diet plastik di Surabaya sebagaimana diberitakan Radar Surabaya, 22 Pebruari 2016.
Terhitung mulai tanggal 21 Februari 2016 bahwa penggunaan Kantong Plastik di supermarket, minimarket dan hypermat tidak lagi gratis. Program yang ditetapkan bersamaan dengan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional ini rencananya diterapkan di 22 kota dan 1 provinsi di Indonesia. Harga per kantong plastik bervariasi mulai dari Rp. 200 hingga Rp.5.000 setiap kantong plastik. Ide ini didengungkan seiring dengan kesadaran kepedulian lingkungan yakni diet plastik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar