Paper bag pengganti tas kresek | jual spunbond motif
Endah menjelaskan, dari 41 pasar tradisional di Sleman setiap hari mengangkut 20 ton sampah yang didominasi sampah plastik. Dalam setahun, sampah yang keluar dari pasar-pasar di Sleman bisa mencapai 7300 ton. “Butuh waktu setidaknya lima tahun untuk mengurangi kebiasaan masyarakat menggunakan tas kresek,” tuturnya.
“Sebab, jika barangnya tidak ada. Mau tidak mau, masyarakat akan beralih. Hasil penjualannya kemana, juga tidak jelas,” tegasnya.
Kepala Dinas Pasar (Dinsar) Sleman, Endah Tri Yitnani mendukung upaya mengurangi produksi plastik dari pabrikan. Menurutnya, jika pemerintah berniat mengurangi penggunaan kantong plastik, pembatasan produksi dan peredaran tas kresek dari pabrik juga perlu dilakukan.
“Seperti sayur yang masih basah. Atau tidak bisa digunakan saat musim hujan seperti ini. Untuk itu, sosialisasi terkait kebijakan ini harus dilakukan bersama-sama, jangan sendiri-sendiri,” ujarnya lagi.
Meski begitu, dia mengaku paper bag pengganti tas kresek tersebut harus dimodifikasi ulang agar kekuatannya lebih tahan lagi. Sebab, kelemahan paper bag tidak kuat ketika terkena air atau barang bawaan yang basah.
“Kalau menggunakan plastik, terurainya lama. Itu bisa diganti dengan paper bag. Ini merupakan peluang bagi UMKM yang banyak tersebar di Depok, Gamping dan wilayah lainnya,” kata Pustopo dikutip dari Harianjogja, Senin (29/2/2016).
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindakop) Sleman, Pustopo mencontohkan paper bag atau tas dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan lainnya.
Kebijakan plastik berbayar di sisi lain menjadi peluang bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang memproduksi tas-tas dengan ramah lingkungan.
Enviplast Kantong Plastik Berbahan Singkong Sudah Diekspor hingga ke Madagascar | jual spunbond motif
"Karena kalau kita mau buka pabrik di daerah masing-masing tidak mungkin. Kita akan gandeng bagi siapa saja yang berminat untuk memproduksinya sendiri, kan lebih baik," ucapnya.
Sejauh ini, kantong Enviplast yang diproduksi di Tangerang ini juga sudah diekspor ke sejumlah negara, di antaranya ke Madagascar, Korea, serta Kolumbia.
Herman menambahkan, pihaknya membuka lebar kesempatan jika ada daerah yang ingin memproduksi kantong organik ini sendiri.
Jika nantinya akan digunakan massal di seluruh Indonesia, kemungkinan dibutuhkan lebih dari 100 ribu ton singkong untuk pemenuhan kebutuhan kantong.
Saat ini, produksi Enviplast memang masih sedikit sekitar 20 ton singkong dalam sebulan.
Tak hanya itu, kantong dengan aroma khas singkong ini pun juga lebih elastis dan sementara waktu dengan ukuran sedang ini dapat menampung barang maksimal total berat 3 kilogram.
Kantong yang diberi nama "Enviplast" ini teksturnya lebih tebal dan berat dibanding kantong plastik biasa.
Ide awalnya diperoleh karena Indonesia sangat besar memproduksi ubi kayu atau singkong di dunia, sehingga dirasa sayang jika tak digunakan maksimal.
Hanya saja, secara massal pabriknya baru memproduksi kantong ini dalam beberapa pekan terakhir.
Disela launching di Lippo Plaza Mall Jakabaring Palembang, Minggu (21/2/2016), Direktur PT Inter Aneka Lestari Kimia Herman Moeliana mengungkapkan ide pengembangan kantong berbahan organik ini telah dimulai sejak 20 tahun lalu.
PT Inter Aneka Lestari Kimia sebagai produsen kantong berbahan organik sengaja memilih Palembang sebagai kota pertama dalam penggunaan kantong pengganti plastik.
Kantong plastik di supermarket & minimarket kembali gratis | jual spunbond motif
"Pada prinsipnya, Aprindo akan tetap mendukung program pemerintah. Namun kami berharap Permen terkait Penerapan Kantong Plastik Tidak Gratis dapat segera diterbitkan, agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan tujuan bersama. Aprindo juga siap memberikan masukan terkait Permen tersebut," tandasnya.
Menurut Roy, hal tersebut mengakibatkan sebagian peritel mundur dari komitmennya untuk menjalankan uji coba tersebut di tokonya, sehingga ditengarai memicu persaingan bisnis yang tidak sehat di industri ritel modern.
Beberapa Pemerintah Daerah (Pemda), bahkan telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah khususnya penanganan limbah kantong plastik, yang isinya tidak sejalan dengan SE KLHK.
"Hal ini masih saja terjadi meskipun kami telah melakukan sosialisasi program melalui berbagai media, personel toko, memasang Surat Edaran Dirjen KLHK, serta sarana informasi di toko-toko anggota Aprindo," imbuhnya.
Namun pada perjalanannya, sambung Roy, uji coba program tersebut kian banyak menuai pro kontra di berbagai kalangan masyarakat sementara Permen LHK belum kunjung diterbitkan. Peritel modern menerima kritikan dari masyarakat yang berujung pada ancaman tuntutan secara hukum, karena dianggap memungut biaya tanpa berdasarkan peraturan hukum yang kuat.
"Untuk itu, pemerintah saat itu memutuskan untuk melanjutkan uji coba tersebut dengan mengeluarkan Surat Edaran Dirjen KLHK No. SE/8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik Melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis sambil menunggu Peraturan Menteri yang tengah dikaji," tutur Roy.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terlihat penurunan penggunaan kantong plastik sebesar 25-30 persen selama masa uji coba 3 bulan pertama, di mana 87.2 persen masyarakat menyatakan dukungannya dan 91.6 persen bersedia membawa kantong belanja sendiri dari rumah.
"Selama masa uji coba, pengelola ritel modern melaporkan pengeluaran kantong plastik kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Aprindo dan hasilnya menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah," terangnya.
Roy menuturkan, tujuan diterapkannya program kantong plastik tidak gratis untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah penggunaan kantong plastik di Tanah Air. Sebelumnya, uji coba serupa berhasil dijalankan selama periode 21 Februari hingga 31 Mei 2016.
"Setelah mempertimbangkan secara masak dampak yang berkembang, kami memutuskan menggratiskan kembali kantong plastik di seluruh ritel modern, mulai 1 Oktober 2016 hingga diterbitkannya Permen KLHK yang berkekuatan hukum," jelas Roy N Mandey, Ketua umum Aprindo, Jumat (30/9).
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memberhentikan program kantong plastik berbayar yang dijalankan toko ritel modern di seluruh Indonesia. Program kantong plastik berbayar Rp 200 menimbulkan pro dan kontra di seluruh Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar