Kebijakan "plastik berbayar" | goody bag jakarta
Pengalaman Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, saat Carrefour menerapkan pembatasan kantong plastik sehari pada 22 Juni 2013, dihasilkan Rp 12 juta dari 25 gerainya. Di Circle K, pembatasan kantong plastik setahun (2010-2011) menghemat 8.233.930 lembar, setara Rp 897,5 juta, dan terkumpul Rp 117 juta dari pembeli yang tetap ingin plastik .
Chief Environmental Officer Greeneration Foundation Christian Natalie mengatakan, dengan ada perda pengurangan penggunaan kantong plastik di Bandung dan rencana penerapan pengurangan nasional, Indonesia jadi negara ke-79 penganut kebijakan pembatasan plastik.
"Ada banyak macam sampah plastik, termasuk botol minuman. Namun, kita fokus dulu pada kantong plastik," ujar Christian.
Di Malaysia, misalnya, kebijakan ini mengurangi 5 juta kantong plastik pada tahun pertama penerapan di Negara Bagian Selangor pada 2009, dengan mematok harga 02 ringgit per kantong plastik.
"Bangladesh yang tak lebih kaya dari kita pun melarang," tutur Ujang.
Irlandia bahkan sudah menerapkan pajak kantong plastik sejak 2002 dan mengurangi 90 persen penggunaan. Sementara itu, di Washington DC, Amerika Serikat, pembatasan kantong plastik sejak 2011 mengurangi 78 persen plastik. Konsumen dikenai 5 sen (Rp 700) untuk setiap kantong plastik.
Sejumlah negara sudah membatasi penggunaan kantong plastik, seperti Malaysia, Bangladesh, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Hasilnya, kantong plastik berbayar disebut signifikan mengurangi pemakaian.
Selama masa uji coba, gerai-gerai ritel di kota yang sudah diseleksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan meminta konsumen membayar sejumlah uang jika menginginkan kantong plastik, tetapi sifatnya masih imbauan. Konsumen tak langsung wajib membayar, tetapi sambil sosialisasi dan edukasi dijalankan sehingga konsumen siap saat pembayaran diwajibkan.
Kriteria lokasi uji coba antara lain punya regulasi daerah pembatasan kantong plastik, pelaku usaha bersedia, serta ada program sosialisasi dan edukasi publik. Sejauh ini, Kota Bandung dinilai paling siap. Salah satunya karena memiliki Perda Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
Merujuk riset pada Jenna R Jambeck, Indonesia berada di posisi kedua penyumbang sampah plastik ke laut, setelah China. Adapun mengutip riset Greeneration, setiap orang di Indonesia rata-rata menggunakan—dan menghasilkan sampah—700 kantong plastik per tahun. [Kompas, 23 Januari 2016].
Kebijakan plastik berbayar ini merupakan bagian dari penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dengan asumsi ada 90.000 gerai ritel di Indonesia, diperkirakan ada 9,85 miliar lembar kantong plastik beredar per tahun, yang 95 persennya berakhir sebagai sampah.
Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) menyatakan, arah kebijakan global adalah pelarangan kantong plastik. Penggunaan kantong plastik berlebihan telah merusak ekosistem laut, termasuk kantong plastik yang diklaim "ramah lingkungan".
Terkait harga minimal kantong plastik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih membahas bersama sejumlah kemeterian terkait dan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo).
"Dari uji coba dan harga yang diterapkan di sejumlah daerah, kami akan mendapat banyak masukan," kata Kepala Subdirektorat Barang dan Kemasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ujang Solihin Sidik, Kamis (14/1/2016), seperti dikutip Kompas.
Namun, angka-angka itu baru usulan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Usulan daerah untuk nominal tambahan “harga” plastik bervariasi, antara Rp 500 sampai Rp 5.000.
Nantinya, harga dan mekanisme pembayaran setiap kantong plastik saat berbelanja di toko ritel diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Pemerintah pusat akan memberikan panduan berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kebijakan "plastik berbayar" akan memberikan tambahan ongkos Rp 500 per kantong plastik belanjaan. Dari nominal itu, Rp 200 akan dibayarkan kembali bila pelanggan belakangan membawa kembali kantong itu kepada peritel, dan Rp 300 digunakan peritel untuk kegiatan lingkungan bersama pemerintah daerah.
"Ada 22 kota tertarik mengikuti pembatasan kantong plastik," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya KLHK Tuti Hendrawati Mintarsih (Kompas, 22/1/2016).
Kota-kota itu adalah Jakarta, Bandung, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, Semarang, Solo, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Yogyakarta, Malang, Pekanbaru, Kendari, Ambon, Aceh, dan Jayapura.
Bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional, 21 Februari 2016, berlaku tambahan harga untuk setiap kantong plastik wadah belanjaan di toko ritel. Uji coba berlaku sampai 5 Juni 2016. Di kota mana saja uji coba "tarif keresek" ini akan berjalan?
WWF Indonesia Ajak Masyarakat Berpartisipasi dalam Earth Hour Switch Off | goody bag jakarta
Setelah aksi satu jam, saya juga mengajak seluruh pihak untuk menjadi bagian dari #IniAksiku gerakan #SejutaAksi komunitas Earth Hour Indonesia, untuk mengumpulkan tas belanja sebagai upaya mengurangi sampah plastik,” tutur PLT CEO WWF Indonesia, Benja Mambai dalam rilisnya, Selasa (21/3/2017) kemarin.
Ia menambahkan, donasi tas belanja yang terkumpul akan didistribusikan ke supermarket dan pasar tradisional. Aksi ini melanjutkan dan mendukung sebuah gerakan Indonesia bebas sampah plastik 2020.
Di kota Bandung, aksi akan dipusatkan di dua tempat yaitu Balaikota dan Gedung Sate. Namun menuju Switch Off, akan ada rangkaian kegiatan yang melibatkan sekolah, kampus, korporasi dan seluruh warga masyarakat Kota Bandung dan Jawa Barat. Acara akan dimulai pukul 08.00 WIB di Balaikota.
Selain aksi Switch Off, Earth Hour Champions juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kaos bekas menjadi tas belanja sebagai pengganti kantong kresek. Aksi ini akan digelar secara serentak di 30 kota.
WWF Indonesia dan Earth Hour Champions mengajak masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam Aksi Earth Hour Switch Off pada 25 Maret 2017 pukul 20.30-21.30 waktu setempat.
Masyarakat diajak untuk turut serta mematikan lampu dan peralatan elektronik selama 1 jam.
Gubernur Ahok: Harga Rp 200 untuk Plastik Tak Ada Artinya | goody bag jakarta
Menurut Djarot, saat ini akumulasi sampah plastik di Jakarta sudah memasuki tahap darurat dan perlu diwaspadai. Djarot mengatakan saat ini terdapat 770 ton sampah plastik atau 11 persen dari 7.000 ton sampah yang ada di Jakarta.
"Ini sudah darurat. Kalau kita ke sungai yang ada di Jakarta sampai ke laut itu plastik semua dan dia akan terurai 500-1000 tahun mendatang. Makanya kita harus keras dan tidak perlu main-main lagi," ujar dia.
Sementara untuk pasar tradisional, Pemprov masih memberikan keringanan harga yakni Rp 500 per kantung plastik. Namun ia meyakinkan harga tersebut akan merangkak naik seiring gencarnya sosialisasi anti penggunaan kantung plastik.
"Kami sudah uji coba di pasar Kramat Jati, yang paling besar saja. Saya sudah bilang sama direksinya, untuk uji coba di pasar. Terutama yang besar-besar. Produksi sampah paling banyak itu ada di pasar induk, salah satunya di Kramat Jati," ungkap Djarot kemarin.
Sebelumnya, guna mengurangi dampak negatif dari penumpukan sampah plastik, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan tarif tinggi bagi setiap penggunaan kantung plastik pada saat berbelanja.
Untuk pasar ritel modern, Pemprov DKI berencana membuat aturan pengenaan harga sebesar Rp 5000 untuk setiap satu kantung plastik.
Ada tiga harga yang diusulkan Basuki sebagai pengganti harga Rp 200 yang dianggap terlalu murah, yaitu Rp 1000, Rp 2000, dan Rp 5000.
Dengan nominal seperti itu, Ahok, sapaan Basuki yakin bahwa masyarakat akan merasa lebih sayang untuk mengeluarkan uang untuk kantong plastik dan memilih membawa tas belanjaan sendiri.
"Saya kira Rp 1000, Rp 2000, dan Rp 5000 ya agar orang lebih berasa. Namun saya tak tahu apakah akan ada efek jera atau tidak karena kantong plastik tak bisa dihapus," ujar dia.
Basuki menjelaskan harga Rp 200 yang ditetapkan pada kantong plastik tersebut terlalu murah, apalagi untuk kalangaj warga DKI Jakarta. "Kalau boleh ya ingin kami naikkan karena Rp 200 tak ada artinya untuk orang Jakarta," kata Basuki saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/2).
Basuki lantas membandingkan harga kantong plastik tersebut dengan aktivitas lain yang menghabiskan biaya lebih banyak, yaitu menggunakan fasilitas wc umum. Di Indonesia, termasuk di Jakarta, tarif menggunakan wc umum mencapai Rp 2000 rupiah dan oleh sebab itu Basuki menyarankan harga kantong plastik bisa lebih mahal dari itu.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memang menyetujui keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memberlakukan harga untuk kantong plastik sebesar Rp 200. Namun begitu Basuki masih memiliki keinginan agar harga tersebut bisa dinaikkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar